Makalah : Musyarokah

Oleh : Huda Nuralawiyah

PAI-A

08.01.263

Sekolah Tinggi Agama Islam Tasikmalaya

Bab I

Pendahuluan

 

Untuk menjadi perusahaan yang berkembang dan dapat bertahan di dalam dunia bisnis dibutuhkan permodalan yang baik dalam suatu perusahaan.Oleh sebab itu maka diperlukannya kerjasama yang baik pula.

Musyakaah adalah akad kerja sama antara parapemilikmodal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan. Dalam musyarakah, mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu,baik yang sudah berjalan maupun yang baru.selanjutnya mitra dapat mengembalikan modal tersebut berikutbagi hasil yang telah disepakati secara bertahap atau sekaligus kepada bank.

Mengacu pada pengertian tersebut, penulis merasakan perlunya pembahasan lebih mendalam lagi mengenai musyarokah ini.

 

Bab II

Pembahasan

 

Musyakaah adalah akad kerja sama antara parapemilikmodal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan. Dalam musyarakah, mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu,baik yang sudah berjalan maupun yang baru.selanjutnya mitra dapat mengembalikan modal tersebut berikutbagi hasil yang telah disepakati secara bertahap atau sekaligus kepada bank.

Pembiyaan musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aktiva nonkas, termasuk aktiva tidak terwujud, seperti lisensidan hak paten. Karena setiap mitra tidak dapaat menjadi modal mitra lainnya, maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Beberapa hal yang menunjukan adanya kesalahan yang disengaja. Bebrapa hal yang menunjukan adanya kesalahan yang disengaja adalah: pelanggaran terhadap akad antara lain penyalahgunaan dana pembiayaan, manipulasi biaya dan pendapatan operasional, serta pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa, kesalahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan badan arbitrase atau pengadilan

Laba musyarakah dibagi diantara para mitra dan bank secara proposional sesuai dengan modal yang disetorkan ( baik berupa kas maupun aktiva lainnya) atau sesuai dengan yang disepakati oleh semua mitra. Sedangkan rugi dibebankan secara proposional sesuai dengan modal yang disetorkan (baik berupa kas maupun aktiva lainnya)

Musyarokah dapat bersifat permanen maupun menurun. Dalam musyarakah permanen, bagi modal setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Sedangkan dalam musyarakah menurun, bagian modal bank akan menurun dan pada akhir masa akad, mitra akan menjadi pemilik usaha tersebut.

 

Bank Sebagai Mitra

 

Pengakuan dan Pengukuran Awal Pembiayaan Musyarakah

 

Pembiayaan musyarakah diakui pada saat pembayaran tunai atau penyerahan aktiva nonkas kepada mitra musyarakah. Pengukuran pembiayaan musyarakah dalam bentuk:

  1. Pembiayaan musyarakah dalam bentuk;

a.       Kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan; dan

b.      Aktiva non kas dinilai sebesar nilai wajar dan nilai buku aktiva non kas, maka selisih tersebut diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank pada saat penyerahan; dan

  1. Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan musyarakah kecuali persetujuan dari seluruh mitra musyarakah.

 

Pengukuran bagi Bank atas Pembiayaan Musyarakah Setelah Akad

Bagian pengukuran atas pembiayaan musyarakah permanen dinilai sebesar nilai historis(jumlah yang dibayarkan atau nilai wajar aktiva non kas pada saat penyerahan modal musyarakah) setelah dikurangi dengan kerugian, apabila ada.

Bagian bank atas pembiayaan musyarakah menurun dinilai sebesar nilai historis setelah dikurangi dengan bagian pembiayaan bank yang telah dikembalikan oleh mitra (yaitu sebesar harga jual yang wajar) dan kerugian, apabila ada. Selisih antara  nilai historis dan nilai wajar bagian pembiayaan musyarakah yang dikembalikan diakui sebagai keuntungan atau kerugian ban pada periode berjalan.

Jika akad musyarakah yang belum jatuh tempo diakhiri dengan pengembalian diakui sebagai laba atau rugi bank pad aperiode berjalan. Pada saat akad diakhiri, pembiayaan musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada mitra.

 

Pengakuan Laba atau Rugi Musyarakah

 

Laba pembiayaan musyarakah diakui sebesar bagian bank sesuai dengan nisbah yang disepakati atas hasil usaha musyarakah. Sedangkan rugi pembiayaan musyarakah diakui secara proporsional sesuai dengan kontibusi modal. Apabila pembiayaan musyarakah permanen melewati satu periode pelaporan maka:

  1. Laba diakui dalam periode terjadinya sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati; dan
  2. rugi diakui dalam periode terjadinya kerugian tersebut dan mengurangi pembiayaan musyarakah.

Apabila pembiayaan musyarakah menurun melewati satu periode pelaporan dan terdapat pengembalian sebagian atau seluruh pembiayaan, maka:

  1. laba diakui dalam periode terjadinya sesuai dengan nisbah yang disepakati;dan
  2. rugi diakui dalam periode terjadinya secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal dan mengurangi pembiayaan musyarakah.

 

Apabila terjadi rugi dalam musyarakah akibat kelalaian atau kesalahan mitra pengelola usaha musyarakah, maka rugi tersebut ditanggung oleh mitra pengelola usaha musyarakah. Rugi karena kelalaian mitra musyarakah tersebut diperhitungkan sebagai pengurang modal mitra pengelola usaha, kecuali jika mitra mengganti kerugian dengan dana baru.

Jadi, jika di persingkat ada beberapa hal penting yang wajib dimengerti yaitu,IAI (2004) menjelaskan tentang pengakuan dan pengukuran pembiayaan musyarakah  sebagai berikut:

a.Pengakuan dan pengukuran awal pembiayaan musyarakah:

1. Pembiayaan musyarakah diakui pada saat pembayaran tunai atau penyerahan aktiva non kas kepada mitra musyarakah

2. Pengukuran pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut:

1) pembiayaan musyarakah dalam bentuk: kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan dan aktiva non kas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat

selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva non kas, maka selisih tersebut diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank pada saat penyerahan.

2) Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan musyarakah kecuali ada

persetujuan dari seluruh mitra musyawarah.

b. Pengukuran bagian bank atas pembiayaan musyarakah setelah akad

1. Bagian bank atas pembiayaan musyarakah permanen dinilai sebesar nilai historis (jumlah yang dibayarkan atau nilai wajar aktiva nonkas pada saat

penyerahan modal musyarakah) setelah dikurangi dengan kerugian, apabila ada.

2. Bagian bank atas pembiayaan musyarakah menurun dinilai sebesar nilai historis sesudah dikurangi dengan bagian pembiayaan bank yang telah

dikembalikan oleh mitra (yaitu sebesar harga jual yang wajar) dan kerugian, apabila ada. Selisih antara nilai historis dan nilai wajar bagian pembiayaan

musyarakah yang dikembalikan diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank pada periode berjalan

3. Jika akad musyarakah yang belum jatuh tempo diakhiri dengan pengembalian seluruh atau sebagian modal, maka selisih antara nilai historis dan nilai

pengembalian diakui sebagai laba atau rugi pada periode berjalan.

4. Pada saat akad diakhiri, pembiayaan musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada mitra.

c. Pengakuan laba atau rugi musyarakah

1. Laba pembiayaan musyarakah diakui sebesar bagian bank sesuai dengan nisbah yang disepakati atas hasil usaha musyarakah. Sedangkan rugi

pembiayaan musyarakah diakui secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.

2. Apabila pembiayaan musyarakah permanen melewati satu periode pelaporan, maka laba diakui dalam periode terjadinya sesuai dengan nisbah bagi

hasil yang disepakati dan rugi diakui dalam periode terjadinya kerugian tersebut dan mengurangi pembiayaan musyarakah.

3. Apabila pembiayaan musyarakah menurun melewati satu periode pelaporan dan terdapat pengembalian sebagian atau seluruh pembiayaan, maka

laba diakui dalam periode terjadinya sesuai dengan nisbah yang disepakati, dan rugi diakui dalam periode terjadinya secara proporsional sesuai

dengan kontribusi modal dan mengurangi pembiayaan musyarakah.

4. Pada saat akad diakhiri, laba belum diterima bank dari pembiayaan musyarakah yang masih performing diakui sebagai piutang kepada mitra. Untuk

pembiayaan musyarakah yang non performing diakhiri maka laba yang belum diterima bank tidak diakui tetapi diungkapkan dalam catatan atas

laporan keuangan.

5. Apabila terjadi rugi dalam musyarakah akibat kelalaian atau kesalahan mitra pengelola usaha musyarakah, maka rugi tersebut ditanggung oleh mitra

pengelola usaha musyarakah. Rugi karena kelalaian mitra musyarakah tersebut diperhitungkan sebagai pengurang modal mitra pengelola usaha,

kecuali jika mitra mengganti kerugian tersebut dengan dana baru.

Bab III

Penutup

 

Musyakaah adalah akad kerja sama antara parapemilikmodal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan.

Pembiyaan musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aktiva nonkas, termasuk aktiva tidak terwujud, seperti lisensidan hak paten.

Laba pembiayaan musyarakah diakui sebesar bagian bank sesuai dengan nisbah yang disepakati atas hasil usaha musyarakah.

Daftar Pustaka

 

Ahmad ibrahim abu sinin.Manajemen syariah Sebuah kajian historos dan kontemporer. Raja grafindo persada.Jakarta :2008.

Siamat, Dahlan. 2005. Manajemen Lembaga Keuangan, Kebijakan Moneter dan Perbankan, Edisi Kelima, Jakarta:Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

<http://community.gunadarma.ac.id/public/blog/view/id_16787/title_pengakuan-pengukuran-penyajian-dan/> 06 Juni 2011,14:57

 

MAKALAH : SAKSI NIKAH

Oleh : Huda Nuralawiyah

PAI-A

08.01.263

Sekolah Tinggi Agama Islam Tasikmalaya

 Makalah ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Fikih III

Bab I

Pendahuluan

  1. A.         Latar Belakang

Majlis Ijab Kabul adalah saat yang mendebarkan bagi bakal suami. Sah! Maka termeterailah ikatan perkahwinan. Tanggungjawab pun terpikul dibahu. Amanah yang besar perlu dilaksanakan.

Sebelum Majlis Ijab Kabul dilaksanakan, amatlah berharga dan penting bagi bakal suami isteri mengetahui tentang syarat-syarat sah yang terkandung dalam Pernikahan dan bagaimana syarat menjadi seorang saksi dalam Pernikahan.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan tujuan pernikahan adalah sebagaimana difirmankan Allah s.w.t. dalam surat Ar-Rum ayat 21 “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang (mawaddah warahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir”. Mawaddah warahmah adalah anugerah Allah yang diberikan kepada manusia, ketika manusia melakukan pernikahan. Hal yang demikian tidak disebutkan Allah s.w.t. ketika binatang ternak berpasangan untuk berkembangbiak. Karena tugas selanjutnya bagi manusia dalam lembaga pernikahan adalah untuk membangun peradaban dan menjadi khalifah di dunia (Quraish Shihab dalam Wawasan al-Qur’an: bab pernikahan).

  1. B.        Perumusan Masalah

          Didalam pembuatan makalah ini ada permasalah yang akan ditinjau dan dijadikan bahan penerangan dalam makalah ini, terdari dari :

  1. Apa saja yang termasuk dalam syarat sah nikah?
  2. Apa saja yang termasuk dalam syarat menjadi seorang saksi dalam pernikahan?

  1. C.        Tujuan Penulisan Makalah

          Adapun tujuan penulisan makalah yang kami tulis, dalam pembuatan makalah yang berjudul SAKSI NIKAH sesuai dengan perumusan masalah di atas adalah :

  1. Mengetahui apa saja yang termasuk dalam syarat sah nikah.
  2. Mengetahui apa saja yang termasuk dalam syarat menjadi seorang saksi dalam pernikahan

  1. D.   Metode Penulisan Makalah

          Metode atau cara yang digunakan dalam penulisan makalah yang berjudul SAKSI NIKAH dalam pembuatan makalah ini dalam mencari referensi atau sumbernya  yang kami buat adalah melakukan studi kepustakaan dan mencari sumber dari Internet. Juga sumber-sumber lain yang dapat menjadikan referensi makalah yang kami buat ini.

  1. E.   Sistematika Penulisan Makalah

Dalam Sistematika penulisan makalah yang berjudul SAKSI NIKAH terdiri dari :

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan terdiri dari :

       Latar Belakang

       Perumusan Masalah

       Tujuan Penulisan Makalah

       Metode Penulisan  Makalah

       Sistematika Penulisan.

Bab II Pembahasan terdiri dari

  1. Syarat Sah Nikah
  2. Syarat-syarat saksi

Bab III Penutup

Kesimpulan

Saran

Bab II

Pembahasan

  1. A.         Syarat sah nikah

Pernikahan dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan

Pernikahan tersebut dianggap sah menurut hukum Islam bila telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan.

Syarat pernikahan adalah :

1.. persetujuan kedua belah pihak,

2. mahar (mas kawin),

3.tidak boleh melanggar larangan-larangan perkawinan

Sedangkan rukun pernikahan adalah:

(1) calon suami,

(2) calon isteri,

(3) wali,

(4) saksi dan

(5) ijab kabul.

Untuk sahnya pernikahan, para ulama telah merumuskan sekian banyak rukun dan atau syarat, yang mereka pahami dari ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW.

Adanya calon suami dan istri, wali, dua orang saksi, mahar serta terlaksananya ijab dan kabul merupakan rukun atau syarat yang rinciannya dapat berbeda antara seorang ulama/mazhab dengan mazhab lain.

Syarat-syaratnya ada 2 :

  1. 1.         Calon istri haruslah seorang yang tidak sedang terikat pernikahan dengan pria lain, atau tidak dalam keadaan ‘iddah (masa menunggu) baik karena wafat suaminya, atau dicerai, hamil, dan tentunya tidak pula termasuk mereka yang terlarang dinikahi.
  2. 2.         Akad nikahnya dihadiri para saksi.

Menurut jumhur uama, perkawinan yang tidak dihadiri saksi-saksi tidak sah. Jika ketika ijab qobul tak ada saksi yang menyaksikan, sekalipun diumumkan orang ramai dengan cara lain, perkawinannya tidak sah.

Dalam Hadits Riwayat Tirmidzi :

Dari Ibnu Abbas, rasullullah saw.bersabda :“Pelacur yaitu perempuan-perempuan yang mengawinkan dirinya tanpa saksi.”

Dalam Hadits riwayat Darruqutni :

Dari Aisyah ra. Rasullullah saw bersabda : ‘ tidak sah perkawinan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil “.

  1. B.        Syarat-syarat saksi           

Dalam Kamus besar bahasa Indonesia, sak·si adalah n 1 orang yg melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian): siapa — nya bahwa saya berbuat begitu; langit dan bumi yg menjadi –; 2 orang yg dimintai hadir pd suatu peristiwa yg dianggap mengetahui kejadian tsb agar pd suatu ketika, apabila diperlukan, dapat memberikan keterangan yg membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi: dua orang itu ikut menandatangani kontrak sbg –; 3 orang yg memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa: – yg kedua itu oleh hakim dianggap tidak sah; 4 keterangan (bukti pernyataan) yg diberikan oleh orang yg melihat atau mengetahui; 5 bukti kebenaran: ia berani memberi — dng sumpah; 6 orang yg dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan penuntutan dan peradilan tt suatu perkara pidana yg didengarnya, dilihatnya, atau dialaminya sendiri;

Imam Abu Hanifah,Syafi’i, dan Maliki mensyaratkan adanya saksi-saksi pernikahan, hanya mereka berbeda pendapat apakah kesaksian tersebut merupakan syarat kesempurnaan pernikahan yang dituntut. Sebelum pasangan suami istri “bercampur” (berhubungan seks) atau syarat sahnya pernikahan, yang dituntut kehadiran mereka saat akad nikah dilaksanakan.

Betapapun perbedaan itu, namun para ulama sepakat melarang pernikahan yang dirahasiakan, berdasarkan perintah Nabi untuk menyebarluaskan berita pernikahan. Bagaimana kalau saksi-saksi itu diminta untuk merahasiakan pernikahan itu? Imam Syafi’I dan Abu Hanifah menilainya sah-sah saja, sedang Imam Malik menilai bahwa syarat yang demikian membatalkan pernikahan {fasakh). Perbedaan pendapat ini lahir dari analisis mereka tentang fungsi para saksi, apakah fungsi mereka keagamaan, atau semata-mata tujuannya untuk menutup kemungkinan adanya perselisihan pendapat. Demikian penjelasan Ibnu Rusyd dalam bukunya Bidayat Al-Mujtahid.

Dalam konteks ini terlihat betapa pentingnya pencatatan pernikahan yang ditetapkan melalui undang-undang, namun di sisi lain pernikahan yang tidak tercatat selama ada dua orang saksi-tetap dinilai sah oleh agama. Bahkan seandainya kedua saksi itu diminta untuk merahasiakan pernikahan yang disaksikannya itu, maka pernikahan tetap dinilai sah dalam pandangan pakar hukum Islam Syafi’i dan Abu Hanifah.

Namun dalam konteks keindonesiaan, walaupun pernikahan demikian dinilai sah menurut hukum agama, namun perkawinan di bawah tangan dapat mengakibatkan dosa bagi pelaku-pelakunya, karena melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan DPR (Ulil Amri). Al-Quran memerintahkan setiap Muslim untuk menaati Ulil Amri selama tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Dalam hal pencatatan tersebut, ia bukan saja tidak bertentangan, tetapi justru sangat sejalan dengan semangat Al-Quran. Selain ada wali, nikah juga memerlukan dua orang saksi. Wali menikahkan (mengijabkan) dan
saksi menyaksikan pernikahan itu. Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud: “Tidak sah nikah kecuali ada dua orang saksi yang adil nikah yang tidak demikian (tidak ada wali dan dua orang saksi) adalah batal”.

Syarat Saksi secara umum yaitu :

  •     Islam.
  •     Laki-laki.
  •     Berakal sihat (tidak gila).
  •     Dikehendaki yang sudah baligh.
  •     Dapat melihat (tidak buta)
  •     Dapat mendengar.
  •     Merdeka (bukan hamba abdi).
  •     Dapat bercakap.
  •     Saksi dikehendaki dapat memahami ijab dan kabul.
  •    Saksi hendaklah bukan orang yang boleh menjadi wali bagi siperempuan yang akan nikah.
  •    Adil (tidak fasik).

Penjelasan mengenai perbedaan pendapat salam syarat menjadi saksi adalah :

  1. 1.         Bersifat adil

Menurut imam Hanafi untuk menjadi saksi dalam perkawinan tidak disyaratkan harus orang adil, jadi perkawinan yang disaksikan oleh dua orang fasik hukumnya sah.

Ulama syafiiyah berpendapat saksi itu harus orang adil , sebagaimana dalam hadits :

“Tidak sah nikah tanpa wali dan dua orang saksi yang adil. Menurut mereka ini biala perkawinan disaksikan oleh dua orang yang belum dikenal adil tidaknya, amak ada dua pendapat, tetapi menurut Syafii kawin dengan saksi-saksi yang belum dikenal adil tidaknya, hukumnya sah.

  1. 2.         Harus orang merdeka

Abu Hanifah dan Syafii menyaratkan orang yang menjadi saksi harus orang-orang yang merdeka, tetapi ahmad juga mengharuskan syarat ini. Dia berpendapat bahwa aqad nikah yang disaksikan oleh dua orang budak, hukumnya sah sebagimana sahnya kesaksian mereka dalam masalah-masalah lain, karena dalam alquran maupun hadits tidak ada keterangan yang menolak seorang budak untuk menjadi saksi dan selama dia jujur serta amanah, kesaksiannya tidak boleh ditolak.

  1. 3.         Harus orang Islam

Para ahli fiqh berbeda pendapat tentang syarat-syarat menjadi saksi dalam perkawinan bilamana pasangannya terdiri dari laki-laki dan perempuan muslim, apakah saksinya harus beragama Islam? Juga mereka berbeda pendapat jika yang laki-lakinya beragama Islam, apakah yang menjadi saksi boleh bukan orang Islam?

Menurut Ahmad, syafi’I dan Muhammad bin alhasan perkawinannya tidak sah, jika saksi-saksinya bukan orang islam, karena yang kawin adalah orang Islam, sedang kesaksian bukan orang Islam terhadap orang Islam tidak dapat diterima.

Tetapi Abu Hanifah dan Abi yusuf berpendapat bila perkawinan itu antara laki-laki muslim dan perempuan Ahli kitab maka kesaksian dua orang Ahli Kitab boleh diterima. Dan pendapat ini diikuti oleh undang-undang perkawinan Mesir.

  1. 4.         Saksi wanita dalam pernikahan

Golongan Syafi’i dan hambali menyaratkan saksi haruslah laki-laki. aqad nikah dengan saksi seorang laki-laki dan dua perempuan, tidak sah, sebagimana riwayat abu ‘Ubaid dari zuhri, katanya :Telah berlaku contoh dari Rosullullah saw. bahwa tidak boleh perempuan menjadi saksi dalam urusan pidana, nikah dan talak. Aqad nikah bukanlahsatu perjanjian kebendaan, bukan pula dimaksudkan untuk kebendaan, dan biasanya yang menghindari adalah kaum laki-laki. karena itu tidak sah aqad nikah dengan saksi dua orang perempuan, seperti halnya dalam urusan pidana tidak dapat diterima kesaksiannya dua orang perempuan.

Tetapi golongan hanafi tidak mengharuskan syarat ini.mereka berpendapat bahwa kesaksian dua orang laki-laki atau seorang laki-laki atau seorang seorang laki-laki dan dua perempuan sudah sah, sebagaimana Alloh berfirman dalam QS Albaqoroh : 282:

282. “…..dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya….“

 

Aqad nikah sama dengan jual beli, yaitu karena merupakan perjanjian timbale balik ini dianggap sah dengan saksi dua perempuan disamping seorang laki-laki.

 

 

Bab III

Penutup

Simpulan

Syarat-syaratnya  nikah ada 2 :

  1. 1.         Calon istri haruslah seorang yang tidak sedang terikat pernikahan dengan pria lain, atau tidak dalam keadaan ‘iddah (masa menunggu) baik karena wafat suaminya, atau dicerai, hamil, dan tentunya tidak pula termasuk mereka yang terlarang dinikahi.
  2. 2.         Akad nikahnya dihadiri para saksi

Syarat Saksi secara umum yaitu :

  •     Islam.
  •     Laki-laki.
  •     Berakal sihat (tidak gila).
  •     Dikehendaki yang sudah baligh.
  •     Dapat melihat (tidak buta)
  •     Dapat mendengar.
  •     Merdeka (bukan hamba abdi).
  •     Dapat bercakap.
  •     Saksi dikehendaki dapat memahami ijab dan kabul.
  •    Saksi hendaklah bukan orang yang boleh menjadi wali bagi siperempuan yang akan nikah.
  •    Adil (tidak fasik).

 Daftar Pustaka

             

Rifa’I,Moh. Ilmu Fiqih Islam Lengkap. Semarang:Toha Putra,1978.

Sabiq,Sayyid.Fikih Sunnah 6.Bandung:Alma’arif,1980.Cetakan Pertama.

Ghazali, Abd Rahman. Fiqh Munakahat.Bogor:Kencana,2003.

Rusyd,Ibnu.Biddayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid Jilid 2.Bandung: Trigenda Karya,1996

www.alislamu.com

www.pengantin.com

http://www.pusatbahasa.diknas.go.id

Makalah : Muzaro’ah dan Musaqoh

Oleh : Huda Nuralawiyah

PAI-A

08.01.263

Sekolah Tinggi Agama Islam Tasikmalaya

Bab I

Pendahuluan

1.1   Latar Belakang

      Dalam perbincangan tentang muamalah telah menyita Perhatian dan  konsentrasi para sarjana baik Muslim maupun non-Muslim dibuktikan dengan telah lahirnya beragam karya dan pemikiran dibidang ini menunjukkan muamalh telah mendapat tempat yang cukup proporsional dalam kajian global atau dunia yang luas ini, bahkan ditambah lagi dengan intensnya upaya-upaya pembaharuan tersebut dilakukan secara serentak dan kompak baik dunia Islam sendiri maupun di luar dunia Islam, merupakan suatu kemajuan dan arus deras yang tidak dapat dihentikan demi menciptakan perbaikan dalam segala bidang kemanusiaanya.

      Untuk itulah dalam tulisan yang singkat ini akan mencoba melacak kebenaran hal-hal yang berkaitan dengan muamalah, khususnya dalam perkongsian yang diutamakan pembahasannya dalam muzaro’ah dan musaqoh.

1.2   Perumusan Masalah

      Didalam pembuatan makalah ini ada permasalah yang akan ditinjau dan dijadikan bahan penerangan dalam makalah ini, terdari dari :

1        Apa pengertian Muzaro’ah dan Musaqoh?

2        Bagaimana landasan,rukun dan sifat Muzaro’ah dan Musaqoh?

3        Bagaimana eksistensi dari Muzaro’ah dan Musaqoh?

4        Bagaimana akhir dari Muzaro’ah dan Musaqoh ?

5        Apa perbedaan antara Muzaro’ah dan Musaqoh

1.3   Tujuan Penulisan Makalah

      Adapun tujuan penulisan makalah yang kami tulis, dalam pembuatan makalah yang berjudul Muzaroa’ah dan Musaqoh sesuai dengan perumusan masalah di atas adalah :

1        Untuk menjelaskan dan mengetahui tentang pengertian Muzaro’ah dan Musaqoh

2        Untuk mengetahui bagaimana landasan,rukun dan sifat Muzaro’ah dan Musaqoh

3        Untuk mengetahui eksistensi dari Muzaro’ah dan Musaqoh

4        Untuk megetahui akhir dari Muzaro’ah dan Musaqoh

5        Untuk megetahui perbedaan antara Muzaro’ah dan Musaqoh

1.4   Metode Penulisan Makalah

      Metode atau cara yang digunakan dalam penulisan makalah yang berjudul Muzaro’ah dan Musaqoh dalam pembuatan makalah ini dalam mencari referensi atau sumbernya  yang kami buat adalah melakukan studi kepustakaan dan mencari sumber dari Internet. Juga sumber-sumber lain yang dapat menjadikan referensi makalah yang kami buat ini.

1.5   Sistematika Penulisan Makalah

      Dalam Sistematika penulisan makalah yang berjudul Medernisasi dalam Pandangan Islam terdiri dari :

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan terdiri dari :

            Latar Belakang

            Perumusan Masalah

            Tujuan Penulisan Makalah

            Metode Penulisan  Makalah

            Sistematika Penulisan.

Bab II Pembahasan terdiri dari :

                        1. MUZARO’AH

2.1    Pengertian Muzaro’ah

2.2   Landasan hukum

2.3   Rukun dan Sifat Muzaro’ah

2.4   Syarat-syarat Muzaro’ah

2.5   Eksistensi Mujaro’ah

2.6   Hukum Mujaro’ah

2.7 Penghabisan Mujaro’ah

2.Musyaqoh

2.1 Arti

2.2 Rukun-rukun Musyaqoh

2.3 Hukum Musyaqot

a)

2.4 Habis Waktu Musyaqoh

Bab III Kesimpulan

Daftar  Pustaka

 Bab II

Pembahasan

1. MUZARO’AH

2.7    Pengertian Muzaro’ah

Menurut bahasa, kata muzara’ah adalah kerjasama mengelola tanah dengan mendapat sebagian hasilnya. Sedangkan menurut istilah fiqh ialah pemilik tanah memberi hak mengelola tanah kepada seorang petani dengan syarat bagi hasil atau semisalnya.

Menurut Ulama Malikiyah : Perkongsian adalah bercocok tanam. Menurut Ulama Hanabilah adalah menyerahkan tanah kepada orang yang akan bercocok tanam dan mengelolanya, sedangkan tanaman hasilnya tersebut dibagi di antara keduanya.

Menurut Ulama Syafiiyah : Mukhobaroh adalah mengelola tanah di atas sesuatu  yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola. Mujaroah adalah sama seperti mukhobaroh hanya saja benihnya berasal dari pemilik tanah.

2.8   Landasan Hukum

Imam Hanafi dan Jafar tidak mengakuio mujaro’ah dan menganngapnya fasid.Begitu pula Imam Syafi’I, tetapi sebagian Ulama Syafii mengakui dan mengaitkannya dengan Musyaqoh dengan alas an memenuhi kebutuhan, tetapi memreka tidak membolehkan mukhobaroh sebab tidak ada landasan yang membolehkan.

Abu Yusuf dan Muhammad,Imam Malik,Ahmad dan Abu Dawud Azzhiri membolehkannya berlandaskan hadis yang diriwayatkan oleh Jama’ah dari Ibnu Umar bahwa Nabi bermuamalah dengan ahli Khaibar degan setengah dari sesuatu yang dihasilkan dari tanaman. Selain itu mujaroah dikategorikan perkongsian antara harta dan pekerjaan sehingga kebutuhan keduanya terpenuhi.

Dari Nafi’ dari Abdullah bin Umar ra, bahwa ia pernah mengabarkan kepada Nafi’ ra pernah memperkejakan penduduk Khaibar dengan syarat bagi dua hasil kurmanya atau tanaman lainnya. (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari VI: 13 no: 2329, Muslim XCIII: 1186 no: 1551, ‘Aunul Ma’bud IX: 272 no: 3391, Ibnu Majah II: 824 no: 2467, Tirmidzi II: 421 no: 1401).

Imam Bukhari menulis, Qais bin Muslim meriwayatkan dari Abu Ja’far, iaberkata, “Seluruh Ahli Bait yang hijrah ke Madinah adalah petani dengan cara bagi hasil sepertiga dan seperempat. Di antaranya lagi yang telah melaksanakan muzara’ah adalah Ali, Sa’ad bin Malik, Abdullah bin Mas’ud, Umar bin Abdul Aziz, al-Qasim, Urwah, Keluarga Abu Bakar, Keluarga Umar, Keluarga Ali dan Ibnu Sirin.” (Fathul Bari V: 10).

2.9         Rukun dan Sifat Muzaro’ah

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun Mujaro’ah adalah ijab dan qobul yang menunjukkan keridaan diantara keduanya.

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa mujaroah dan musyaqoh tidak memerlukan qobul secara lafadh, cukup dengan mengerjakan tanah. Hal itu dianggap qobul.

Sifat Mujaro’ah, menurut Ulama Hanafi merupakan sifat-sfat perkongsian yang tidak lazim. Menurut Ulama Malikiyah, diharuskan menabur benih di atas tanah supaya tumbuh tanaman atau dengan menanam tumbuhan di atas tanh yang tidak ada bijinya. Menurut pendapat paling kuat, perkongsianb harta termasuk mujaroah dan harus menggunakan shigat

2.10            Syarat-syarat Muzaro’ah

  1.         I.      Menurut Abu Yusuf dan Muhammad

a)       Syarat Aqid                   : Mumayyiz, Imam Abu Hanifah mensyaratkan bukan Murtad, Ulama Hanafiyah tidak;

b)      Syarat Tanaman            : Lebih baik jika diserahkan kepada pekerja;

c)       Syarat dengan garapan   : memungkinkan untuk digarap;jelas, ada penyerahan tanah;

d)      Syarat tanaman yang dihasilkan  :1. jelas ketika akad; 2. Diharuskan atas kerja sama dua orang yang akad; 3. ditetapkan ukuran antara keduanya; 4. hasil harus menyeluruh diantara keduanya, tidak boleh menyaratkan bagi salah stunya, hanya mendapatkan sekedar pengganti biji.

e)       Tujuan Akad                  : Didasarkan pada tujuan Syara’, yaitu memanfaatkan pekerja atau memanfaatkan tanah.

f)        Syarat alat bercocok tanam        : Boleh alat tradisional atau modern dengan maksud sesuai dengan konsekuensi akad.

g)      Syarat Mujaro’ah            : Diharuskan menetapkan waktu. Jika tidak, maka dipandang tidak sah.

  1.       II.      Ulama Malikiyah

a)       Keduanya harus menerahkan benih;

b)      Hasil disamakan antara pemilik dan penggarap;

c)       Benih berasal dari kedua aqid.

  1.     III.      Ulama Syafi’iyah

a)       Tidak mensyaratkan persamaan hasil;

b)      Benih berasal dari pemilik tanah.

  1.     IV.      Ulama Hanabilah

a)       Benih berasal dari pemilik;

b)      Keduanya harus menjelaskan bagian masing-masing;

c)       Mengetahui jelas jenis benih.

2.11            Eksistensi Mujaro’ah

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad, dibolehkan jika  :

  1. tanah dan benih berasal dari pemilik, sedangkan pekerjaan dan alat penggarapa berasal dari penggarap;
  2. tanah dri seseorang, sedangkan alat, benih, dan pekerjaan dari penggarap;
  3. tanah, benih, dan alat dari pemilik, pekerjaan dari penggarap.

Tidak boleh jika tanah dan hewan dari pemilik, sedangkan benih dan pekerjaan dari penggarap.

2.12            Hukum Mujaro’ah

Menurut Hanafiyah, Sahih jika:

a)       Segala keperluan  untuk memelihara tanaman diserahkan kepada penggarap;

b)       Pembiyaan atas tanaman dibagi antara penggarap dan pemilik tanah;

c)       Hasil dibagi berdasarkan kesepakatan akad;

d)       Menyiram dan menjaga tanaman, jika disyaratkan dilakukan bersama, hal itu harus dipenuhi, jika tidak ada kesepakatan, maka penggarap yang bertanggung jawab;

e)       Dibolehkan menambah penghasilan dari kesepakatan waktu yang ditetapkan;

f)        Jika salah satu aqid meninggal sebelum diketahui hasilnya, penggarap tidak dapat apa-apa sebab ketetapan akad berdasarkan pada waktu.

Mujaro’ah Fasid jika :

Ulama Syafiiyah melarang Mujaroah, jika benih dari pemilik, kecuali bila dianggap musyaqoh. Begitu pula benih dari penggarap, hal itu tidak boleh sebagaimana dalam musyaqoh.

Dengan demikian, hasil dari pemeliharaan tanah diberikan semuanya untuk pemilik, sedangkan penggarap haya diberi upah.

Diantara hukum-hukum yang terdapat dalam mujaroah fasid :

  1. Penggarap tidak berkewajiban mengelola;
  2. hasil yang keluar merupakan pemilik benih;
  3. Jika dari pemilik tanah,penggarap berhak dapat upah dari pekerjaannya.

2.7 Penghabisan Mujaro’ah

  1. Habis masa Mujaro’ah
  2. Salah satu aqid meninggal;
  3. Adanya uzur      : Tanah garapan dijual, penggarap tidak dapat mengelola tanah.

2.Musyaqoh

2.1 Arti

Menurut etimologi, musyaqoh adalah salah satu bntuk penyiraman.

Menurut terminology Islam : “Suatu akad dengan memberikan pohon kepada penggarap agar dikelola hasilnya dibagi di antara keduanya.

2.2 Rukun

Ulama Hanafi    :  Ijab,qobul, yang bekerja adalah penggarap saja.

Ulama Malikiyah: Tidak ijab qobul dengan pekerjaan, tetapi harus lafdzy.

Ulama Hanabilah : qobul boleh dengan pekerjaan.

Ulama Syafi’iyah: qobul lafdhy dan ketentuan didasarkan pada kebiasaan umum.

Rukun-rukun Musyaqoh           :

  1. dua orang yang beraqad (aqidain)        : balig, berakal;
  2. Objek Musyaqoh                                  :
    1. Ulama Hanafi    : pohon-pohon yang berbuah,
    2. Ulama Maliki     : tubuh-tumbuhan, seperti kacang; pohon yang berbuah, dan memiliki akar yang tetap di tanah, seperti anggur, kurma.
    3. Ulama Hanabilah: Pohon berbuah yang dapat dimakan;
    4. Ulama Syafi’iyah: hanya pada anggur dan kurma.

3. Buah                              : Disyaratkan menentukan buah ketika akad untuk kedua pihak.

4. Pekerjaan                       : Penggarap harus bekerja sendiri;

5. Shigat

2.3 Hukum Musyaqot

 Menurut Ulama Hanafiyah, Sahih jika :

a)       Segala pekerjaan oleh penggarap, biaya dibagi dua;

b)       Hasil dibagi sesuai kesepakatan;

c)       Jika pohon tidak menghasilkan sesuatu keduanya tidak dapat apa-apa.

d)        Akad dari kedua pihak.

e)       Pemilik bopleh memaksa penggarap bekerja, kecuali uzur.

f)        Boleh menambah hasi dari ketetapan yang telah disepakati.

g)       Penggarap tidak membrikan nusyaqoh kepada penggarap lain, kecuali diizinkan oleh pemilik.

Fasid jika :

b)       Mensyaratkan hasil musyaqoh

c)       Mensyaratkan salah satu bagian bagi salah satu yang akad

d)       Mensyaratkan hasil musyaqoh

e)       Mensyaratkan pemilik ikut menggarap

f)        Mensyaratkan pemetikan dan kelebihan bagi pengarap

g)       Mensyaratkan penjagaan kepada penggarap setelah pembagian

h)       Mensyaratkan kepada penggarap untuk erus bekerja sehabis waktu akad

i)         Musyaqoh digarap banyak orang

2.4 Habis Waktu Musyaqoh

Jumhur ulama berpendapat Musyaqoh habis jika :

  1. Habis waktu yang telah disepakati oleh kedua aqid;
  2. Meninggalnya salah satu aqidain
  3. Membatalkan, baik dengan ucapan secara jelas ataupun adanya uzur.

2.5    Perbedaan antara Mujaro’ah dan Musyaqoh

No

Perihal

Muzaro’ah

Musyaqoh

1 Jika salah satu aqid tidak menepati akad Tidak boleh dipaksa Boleh dipaksa
2 Jika waktu habis Dengan pemberian upah Akad diteruskan tanpa pemberian upah
3 Penetapan waktu Tidak tentu Berdasar istihsan
4 Jika pohon diminta oleh selain pemilik tanah/belum menghasilakan Tidak dapat apa-apa Penggarap diberi upah

Bab III

Kesimpulan

Muzaro’ah ialah pemilik tanah memberi hak mengelola tanah kepada seorang petani dengan syarat bagi hasil atau semisalnya.

Menurut terminology Islam          : “Suatu akad dengan memberikan pohon kepada penggarap agar dikelola hasilnya dibagi di antara keduanya.

Pengelolaan antara musyaqoh dan mujaroah telah dijelaskan padabagian pembahasan.

Dalam prakteknya kedua hal tadi bias sahih ataupun fasid, tergantung dari pemenuhan syarat yang telah ditentukan.

Penghabisan Mujaro’ah  :Habis masa Mujaro’ahSalah satu aqid meninggal;Adanya uzur  : Tanah garapan dijual, penggarap tidak dapat mengelola tanah

Musyaqoh habis jika :Habis waktu yang telah disepakati oleh kedua aqid;Meninggalnya salah satu aqidain;Membatalkan, baik dengan ucapan secara jelas ataupun adanya uzur

Daftar Pustaka

Esposito, L John. 1996. Ancaman Islam Mitos Atau Realitas?.    Bandung : Mizan

Abidin, Zainal. Cetakan ke 4 2006. Filsafat Manusia ( Memahami Manusia             Melalui Filsafat).Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Nasution, Harun. 2002. Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya.Jakarta : Penerbit UniversitasIndonesia (UI-Press).

Mustofa, A. 2004. Filsafat Islam.Bandung : CV Pustaka Setia.

Sharif, M. 1979. Alam Pikiran Islam.Bandung : CV Diponogoro

Nuruddin, Isa, Muhammad. 1995. Islam dan Filsafat Perental.      Bandung : Mizan