Makalah : Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

Oleh : Huda Nuralawiyah

PAI-A

08.01.263

Sekolah Tinggi Agama Islam Tasikmalaya

BAB I

PENDAHULUAN

Pada umumnya, orang yakin bahwa dengan pendidikan umat manusia dapat memperoleh peningkatan dan kemajuan baik di bidang pegetahuan, kecakapan, maupun sikap dan moral. Pendidikan dipandang sebagai sarana intervensi kehidupan dan agen pembaharu.

Anggapan dan keyakinan seperti yang dikemukakan di atas akan semakin memantapkan dan memperkokoh arti pendidikan dalam upaya menciptakan peningkatan kualitas peserta didik atau yang lebih dikenal upaya pengembangan sumber daya manusia, terurama dalam era memasuki abad 21 yaitu abad globalisasi.

Memperhatikan peranan dan misi pendidikan bagi umat manusia ini  tidaklah berlebihan apabila pihak yang bertanggung jawab di bidang pendidikan menggantungkan harapannya pada sektor pendidikan dalam rangka mengembangkan dan mengoptimalkan segenap potensi individu supaya dapat berkembang secara maksimal. jadi sudah selayaknya apabila setiap warga negara mendapat kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan menurut kemampuan.

Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun merupakan perwujudan amanat pembukaan UUD 1945 dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. serta pasal 31 UUD 1945 yang menyatakan (1) Tiap-tia warga negara berhak mendapat pengajaran dan (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-ungang.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dalam tulisan ini dikemukakan permasalahan mengenai Wajib belajar 9 Tahun.

BAB II

PEMBAHASAN

Wajib belajar merupakan salah satu program yang gencar digalakkan oleh Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas).

Program ini mewajibkan setiap warga negara Indonesia untuk bersekolah selama 9 (sembilan) tahun pada jenjang pendidikan dasar, yaitu dari tingkat kelas 1 Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) hingga kelas 9 Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs).

Landasan pokok keberadaan sistem pendidikan nasional adalah UUD 45 Bab XIII, Pasal 31, ayat (1) Yang menyatakan bahwa: Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Hal ini mengandung implikasi bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu memberi kesempatan belajar yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara. Dengan demikian, dalam penerimaan seseorang sebagai peserta didik, tidak dibenarkan adanya perlakuan yang berbeda yang didasarkan atas jenis kelarruin, agama, ras, suku, Tatar belakang sosial dan tingkat kemampuan ekonomi.

Program pendidikan wajib belajar di Indonesia telah dirintis sejak tahun 1950. Dalam UU nomor 4 tahun 1950,  UU nomor 12 tahun 1954 telah ditetapkan bahwa setiap anak usia 8-14 tahunterkcna pendidikan wajib belajar. Namur program pendidikan wajib belajar yang dicanangkan oleh pemerintah belum dapat berialan sebagaimana mestinya, karena adanya pergolakan pohtik secara tetus-menerus. (A. Daliman, 1995:138).

Gerakan pendidikan wajib belajar sebagai suatu gerakan secara nasional dan sekaligus sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional dimulai sejak Pelita IV. Pada hari pendidikan nasional tanggal 2 Mel 1984 secara resm’l Presiders Suharto mencanangkan dimulainya pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan wajib belajar.

Pada tahap im penyelenggaraan pendidikan wajib belajar masih terbatas pada tingkat Sekolah Dasar. Berbeda dengan pendidikan wajib belajar tahun 1950, maka pendidikan wajib belajar tahun 1984 ini lebih diarahkan kepada, anak-anak usla, 7-12 tahun.

Dua kenyataan mendorong segera (illaksanakannya gerakan pendidikan wajib belajar tersebut. Kenyataan pertama, ialah masih adanya anak usia 7-12 tahun yang belum pernah bersekolah atau putus sekolah pada tingkat sekolah dasar, Pada tahun 1983 terdapat sekitar 2 juta anak usia 7-12 tahun yang terlantar dan putus sekolah pada tingkat sekolah dasar.

Sedangkan pada saat dicanangkannya pendidikan wajib belajar pada tahun 1984 masih terdapat anak berusia 7-12 tahun sekitar kurang lebih 1,5 juta orang yang belum bersekolah. Kenyataan kedua, ialah adanya keinginan pemerintah untuk memenuhi ketetapan GBHN yang telah mencanturnkan rencana penyelenggaraan pendidikan wajib belajar sejak GBHN 1978 maupun GBHN 1983. Gerakan pendidikan wajib belajar yang dimulai 2 Mel 1984 dipandang sebagai pemenuhan janji pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dasar secara cukup dan memadai, sehingga cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang termaksud dalam Pembukaan UUD 1945 segera dapat diwujudkan. (Haris Mudjiman, 1994:1-2).

Peningkatan pendidikan wajib belajar menjadi pendidikan wajib belalar 9 tahun dengan harapan terwujud pemerataan pendidikan dasar (SD dan SLIP) yang bermutu serta lebih menjangkau penduduk daerah terpencil. Hal ini sesuai dengan UU No: 2 tahun 1989 tentang stern pendidikan nasional, kemudian lebih dipertegas lagi di dalam Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional sebagaimana yang tertuan pada pasal 34 sebagai berukut:

(1) Setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar.

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terse­lenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

(3) Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan. Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

(4) Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana di­maksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Di dalam GBHN 1993, dicantumkan bahwa pemerintah harus berupaya untuk memperluas kesempatan pendidikan baik pendidikan dasar, pendidikan menengah kejuruan, maupun pendidikan profesional, melalui jalur sekolah dan jalur luar sekolah. Dalam rangka memperluas kesempatan belajar pendidikan dasar, maka pada tanggal 2 Mel 1994 pemerintah mencanangkan program pendidikan wajib belajar 9 tahun. lebih lanjut dikemukakan bahwa tahap penting dalam pembangunan pendidikan adalah meningkatkan pendidikan wajib belajar 6 tahun menjadi 9 tahun. (Sri Hadjoko Wirjornartorio, 1995:49, Ahmadi, 1991:74,182).

Pendidikan wajib belajar 9 tahun menganut konsepsi pendidikan semesta (universal basic education), yaitu suatu wawasan untuk membuka kesempatan pendidikan dasar. Jadi sasaran utamanya adalah menumbuhkan aspirasi pendidikan orang tua dan peserta didik yang telah cukup umur untuk mengikuti pendidikan, dengan maksud untuk meningkatkan produktivitas angkatan kerja secara makro.

Maksud utamanya adalah agar anak-anak memiliki kesempatan untuk terus belajar sampai dengan usia 15 tahun, dan sebagai landasan untuk belajar lebih lanjut baik dijenjang pendidikan lebih tinggi maupun di dunia kerja. (Kelompok PSDM, 1992, Adiwikarta, 1988).

Pelaksanaan pendidikan wajib belajar 9 tahun telah diatur lebih luas di dalam UU No: 20 tahun 2003. Bahwa sistem pendidikan nasional memberi hak kepada setiap warga negara memperoleh pendidikan yang bermutu dan juga berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat (pasal 5 ayat 1 dan 5).

Bagi warga negara yang memiliki kelainan emosional, mental, intelektual, dan atau sosial serta warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.

Demikian juga warga negara di daerah terpencil atau terkebelakang serta masyarakat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus (pasal 5 ayat 2, 3 dan 4). Lebih jauh dijelaskan bahwa pendidikan wajib belajar 9 tahun bagi anak usia 7 sampai 15 tahun harus diselenggarakan oleh pemerintah (pusat), pemerintah daerah, dan masyarakat tanpa dipungut biaya. (Arifin, 2003: 11).

Merujuk pada paparan yang telah dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa ciri-ciri pelaksanaan pendidikan wajib belajar-9 tahun di Indonesia adalah; (1) tidak bersifat paksaan melainkan persuasif, (2) ddak ada sansi hukum, (3) tidak diatur dengan Undang-Undang tersendiri, dan (4) keberhasilan diukur dengan angka partisipasi pendidikan dasar yang semakin menmigkat.

Selain itu, Program Wajar 9 th ini diperkuat dengan Instruksi Presiden Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara; berikut adalah beberapa hal yang relevan dengan pembahasan yang dimuat dalam Permendiknas No 35 tahun 2006:

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 35TAHUN2006 TANGGAL 18 SEPTEMBER 2006 PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PENUNTASAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN DAN PEMBERANTASAN BUTA AKSARA (GNP-PWB/PBA)

A. Tujuan

Tujuan GNP-PWB/PBA adalah:

1. Mempercepat perluasan akses anak usia 7-12 tahun di SD/MI/pendidikan yang setara dalam rangka mendukung penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun pada akhir tahun 2008;

2. Mempercepat perluasan akses anak usia 13-15 tahun di SMP/MTs/pendidikan yang setara dalam rangka mendukung penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun pada akhir tahun 2008;

3. Mempercepat peningkatan angka melek aksara penduduk usia 15 tahun ke atas melalui pengurangan jumlah penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas (data BPS 2004, sebanyak 15.414.311 orang atau 10,21%) menjadi 5% pada akhir tahun 2009.

B. Sasaran dan Target GNP-PWB/PBA

1. Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (GNP-PWB)

a. Sasaran GNP-PWB adalah:

1) Anak usia 7-12 tahun yang belum mengikuti pendidikan atau putus sekolah SD/MI/pendidikan yang setara;

2) Anak yang telah lulus SD/MI/pendidikan yang setara, yang belum memperoleh kesempatan belajar, dan yang putus sekolah di SMP/MTs/pendidikan yang setara.

b. Target GNP-PWB adalah:

1) Meningkatnya persentase peserta didik SD/MI/pendidikan yang setara yang berusia 7-12 tahun terhadap penduduk usia 7-12 tahun (APM) sekurang-kurangnya menjadi 95% pada akhir Tahun 2008;

2) Meningkatnya persentase peserta didik SMP/MTs/pendidikan yang setara terhadap penduduk usia 13-15 tahun (APK) sekurang-kurangnya menjadi 95% pada akhir Tahun 2008;

3) Menurunnya angka putus sekolah SD/MI/pendidikan yang setara setinggi-tingginya menjadi 1% dan SMP/MTs/ pendidikan yang setara setinggi-tingginya menjadi 1%;

4) Meningkatnya kualitas lulusan dengan indikator 60% peserta Ujian Sekolah SD mencapai nilai di atas 6.00, 70% peserta Ujian Nasional SMP mencapai nilai di atas 6,00;

5) Terlengkapinya sarana dan prasarana pendidikan sehingga 75% SD/MI dan 75% SMP/MTs memenuhi Standar Nasional Pendidikan;

6) Meningkatnya jumlah sekolah yang memiliki perpustakaan menjadi 30% untuk SD/MI/pendidikan yang sederajat, dan 80% untuk SMP/MTs/pendidikan yang sederajat;

7) Meningkatnya jumlah gedung SD/MI/pendidikan yang sederajat menjadi 100% dalam kondisi baik, dan SMP/MTs/pendidikan yang sederajat menjadi 99% dalam kondisi baik;

8) Terbentuknya dan berfungsinya jaringan sistem informasi pendidikan dengan baik antarpusat-provinsi-kabupaten/kota;

9) Empat puluh persen (40%) SD/MI dan tujuh puluh persen (70%) SMP/MTs menjalankan manajemen berbasis sekolah (MBS) dengan baik;

10) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.

Strategi Pelaksanaan GNP-PWB/PBA

1. Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (GNP-PWB)

a. Perluasan dan pemerataan pendidikan:

1) memperluas dan meratakan layanan pendidikan bagi anak usia wajar dikdas termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus terutama di daerah terpencil, terisolasi, dan tertinggal;

2) memberikan perhatian khusus dalam bentuk pembinaan, pemberian bantuan teknis, dan subsidi pada daerah-daerah yang APM/APK-nya rendah, terutama yang masih di bawah 75%, dan daerah-daerah yang angka absolutnya (anak tidak sekolah) tinggi;

3) menyediakan subsidi untuk kegiatan operasional sekolah dan keperluan siswa agar siswa dapat melanjutkan dan menamatkan pendidikan di SD/SMP/pendidikan yang sederajat tanpa terkendala oleh permasalahan ekonomi, geografi, sosial-budaya, daya tampung, dan lain-lain;

melakukan sosialisasi percepatan penuntasan Wajar Dikdas melalui berbagai cara kepada berbagai pihak, terutama masyarakat yang belum menyadari akan pentingnya “pendidikan bagi semua”;

5) melakukan advokasi dan asistensi kepada pemerintah daerah, terutama yang perhatian terhadap pembangunan pendidikannya masih tergolong rendah.

b. Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan:

1) melakukan upaya perbaikan mutu pendidikan melalui peningkatan prestasi akademik dan non-akademik siswa;

2) menurunkan angka mengulang kelas dan angka putus sekolah;

3) mengembangkan dan mengimplementasikan model-model pembelajaran yang bersifat aktif, kreatif/inovatif, efektif, menyenangkan, kontekstual, aktual, konkret, dan bermakna bagi pengembangan siswa;

4) melakukan rehabilitasi sarana/prasarana dan pemenuhan fasilitas pembelajaran agar memadai untuk menyelenggarakan proses belajar dan mengajar;

5) meningkatkan kapasitas (kemampuan), baik guru, kepala sekolah maupun kelembagaan sekolah.

c. Tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik:

1) menerapkan prinsip tata kelola yang baik (good governance), yaitu partisipatif, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, wawasan ke depan, penegakan hukum, keadilan, demokrasi, prediktif, kepekaan, profesional, efektif dan efisien, serta kepastian jaminan mutu;

2) meningkatkan kapasitas aparatur dan lembaga untuk melaksanakan tugas dan fungsinya;

3) mengedepankan pengelolaan, kepemimpinan, organisasi dan administrasi pendidikan yang berpihak pada pelayanan peserta didik. Pembiayaan

1. Pembiayaan untuk pelaksanaan GNP-PWB/PBA bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN);

b. anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) provinsi;

c. anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten/kota; dan

d. sumber lain yang tidak mengikat.

2. Sumber pendanaan tersebut diupayakan dengan proporsi sebagai berikut:

a. APBN Pusat; antara 50% – 60%

b. APBD Provinsi; antara 20% – 30%

c. APBD Kabupaten/Kota; antara 20% – 30%.

3. Prosedur tentang pengajuan dana, pencairan dana, rincian penggunaan dana, dan pertanggungjawaban dana, mengacu pada peraturan yang berlaku.

Wardiman Djojonegoro, (1992) mengemukakan alasan-alasan yang melatar belakangi dicanangkannya program pendidikan wajib belajar 9 tahun bag, semua anak usia 7-15 mulai tahun 1994 adalah:

1. Sekitar 73,7% angkatan kerja Indonesia pada tahun 1992 hanya berpendidikan Sekolah Dasar atau lebih rendah, yaltu mereka tidak tamat Sekolah Dasar, dan tidak pernah sekolah. Jauh ketinggalan dibandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN, seperti Singapura.

2. Dan sudut pandang kepentingan ekonomi, pendidikan, dasar 9 tahun merupakan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang dapat member, nilal tambah lebih tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan rata-rata pendidikan dasar 9 tahun, ditnungkinkar. bagi mereka dapat memperluas wawasannya dalam menciptakan kegiatan ekonomi secara lebih beranekaragam (diversified).

3.Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin besar peluang untuk lebih mampu berperan serta sebagai pelaku ekonomi dalam sektor-sektor ekonomi atau sektor-sektor industri.

4. Dari segi kepentingan peserta didik, peningkatan usia wajib belajar dari 6 tahun menjadi 9 tahun akan memberikan kematangan yang lebih tinggi dalam penguasaan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan. Dengan meningkatnya penguasaan kemampuan dan keterampilan, akan memperbesar peluang yang lebih merata untuk meningkatkan martabat, kesejahteraan, serta makna hidupnya.

5.Dengan semakin meluasnya kesempatan belajar 9 tahun, maka usia minimal angkatan kerja produktif dapat ditingkatkan dari 10 tahun menjadi 15 tahun.

Berdasarkan alasan-alasan yang melatarbelakangi dicanangkan program-program pendidikan wajib belajar 9 tahun sebagaimana yang dikemukakan di atas, memberikan gambaran bahwa untuk mencapai peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang dapat memberi nilai tambah pada diri individu (masyarakat) itu sendiri mengenai penguasaan ilmu engetahuan, keterampilan, yang dapat mengantar kepertumbuhan ekonomi, peningkatan produktivitas kerja, martabat, dan kesejahteraan hidupnya, hanya dapat dicapai lewat penuntasan pelaksanaan pendidikan untuk semua.

BAB III

PENUTUP

Wajib belajar merupakan salah satu program yang gencar digalakkan oleh Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas).

Program ini mewajibkan setiap warga negara Indonesia untuk bersekolah selama 9 (sembilan) tahun pada jenjang pendidikan dasar, yaitu dari tingkat kelas 1 Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) hingga kelas 9 Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs).

Landasan pokok keberadaan sistem pendidikan nasional adalah UUD 45 Bab XIII, Pasal 31, ayat (1). Selain itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar; Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara; Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 18/Kep/Menko/Kesra/X/1994 tentang Koordinasi Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Nomor 07/Kep/Menko/Kesra HI/1999; Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar; dan Permendiknas No 35 Tahun 2006.

About these ads

2 thoughts on “Makalah : Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

  1. watch Dogs Trailer mengatakan:

    I love your blog.. very nice colors & theme.
    Did you create this website yourself or did you hire someone
    to do it for you? Plz reply as I’m looking to design my own blog and would like to know where u got this from. thank you

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s