MAKALAH Analisis Kebijakan dan Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah

Makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Analisis Sisdiknas

Oleh : Huda Nuralawiyah

PEMBAHASAN

BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.

 

DASAR HUKUM

Landasan hukum dalam pelaksanaan program BOS Tahun 2009 meliputi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

2. Undang-Undang No. 17 Tahun 1965 tentang Pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan.

3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999.

4. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

5. Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Bendaharawan Wajib Memungut Pajak Penghasilan.

6. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

7. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

8. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

9. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan

Tanggungjawab Keuangan Negara.

10. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

11. Peraturan Pemerintah No. 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban

Keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

12. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.

13. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

14. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar

15. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan

16. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

17. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara

18. Surat Keputusan Bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama No. 1/U/KB/2000 dan No. MA/86/2000 tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.

19. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.

20. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

21. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

22. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 078/M/2008 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi 145 Judul Buku Teks Pelajaran Yang Hak Ciptanya Dibeli Oleh KementerianPendidikan Nasional.

23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 46 Tahun 2007 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan dalam Proses Pembelajaran.

24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 2008 tentang Buku.

25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 12 Tahun 2008 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan dalam Proses Pembelajaran.

26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 13 Tahun 2008 tentang Harga Eceran Tertinggi Buku Teks Pelajaran yang Hak Ciptanya Dibeli oleh KementerianPendidikan Nasional.

27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 34 Tahun 2008 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan dalam Proses Pembelajaran (SD: PKn, IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia dan

SMP: IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris).

28. Surat Edaran Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. SE- 02/PJ./2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Sehubungan dengan Penggunaan Dana Bantuan Operasional (BOS) oleh Bendaharawan atau Penanggung-Jawab Pengelolaan Penggunaan Dana BOS di Masing-Masing Unit Penerima BOS

29. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 41 Tahun 2008 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan dalam Proses Pembelajaran.

30. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 69 Tahun 2008 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan dalam Proses Pembelajaran.

31. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 81 Tahun 2008 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan

dalam Proses Pembelajaran.

32. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 9 Tahun 2009 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakandalam Proses Pembelajaran.

33. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SDLB, SMPLB, dan SMALB.

34. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-14/PB/2007 Tentang Petunjuk Pencairan dan Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), BOS Buku, dan Bantuan Khusus Murid (BKM).

35. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. DJ.I/196/2008 tentang Penetapan Buku Ajar Pendidikan Agama Islam (PAI), Bahasa Arab dan Referensi untuk Raudatul Athfal, Tarbiyatul Athfal, Busthanul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah

Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah Tahun 2008.

36. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. Dj.I/375/2009 tentang Penetapan Buku Ajar Referensi, Pengayaan dan Panduan Pendidik untuk Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah, Pendidikan Agama Islam pada Sekolah dan Pondok Pesantren Tahun Anggaran 2009.

37. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/Pj/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-31/Pj/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan Pembayaran Atas penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang lain.

39. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dengan perubahan terakhir PP Nomor 64 Tahun 2010.

40. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

41. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 332/M/V/9/1968 tentang Buku Kas Umum dan Tata Cara Pengerjaannya.

42. Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.

Latar Belakang

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap

warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pada Pasal 34 ayat 2 menyebutkan

pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan

dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan

tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan

masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat dasar (SD dan MI, SMP dan MTs) serta satuan pendidikan lain yang sederajat. Kementerian Agama yang menangani pendidikan Madrasah dan Pesantren memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan amanat UU tersebut. Salah satu indikator penuntasan program Wajib Belajar 9 Tahun diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SMP. Pada tahun 2009, APK SMP telah mencapai 98,11% dan MTs/PPS Wustha telah berkontribusi di

dalamnya sebesar 21,97% serta MI/PPS Ula sebesar 12,44%. Dengan APK sebesar ini, maka dapat dikatakan bahwa program Wajib Belajar 9 tahun telah tuntas sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan.

Mulai tahun 2009, pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan, dan orientasi, sehingga program BOS ke depan bukan hanya berperan untuk mempertahankan APK, tetapi harus juga berkontribusi besar untuk peningkatan mutu pendidikan dasar. Selain itu, dengan kenaikan biaya satuan BOS yang signifikan, program ini akan menjadi pilar untuk mewujudkan pendidikan yang terjangkau untuk semua kalangan masyarakat pada pendidikan dasar.

Mulai tahun 2009, mekanisme penyaluran dana BOS pada madrasah negeri mengalami perubahan, yaitu langsung dikelola oleh Satker Madrasah masing-masing dengan mengikuti mekanisme pengelolaan anggaran dalam DIPA. Untuk itu, maka aturan pengelolaan dana BOS pada madrasah negeri dibedakan dengan

pengelolaan dana BOS pada madrasah swasta dan PPS.

TUJUAN BOS

Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Secara khusus program BOS bertujuan untuk:

1) Membebaskan segala jenis biaya pendidikan bagi seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar, baik di madrasah negeri maupun madrasah swasta

2) Membebaskan biaya operasional sekolah bagi seluruh siswa MI negeri dan MTs negeri.

3) Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di madrasah swasta/PPS.

Pokok dari kebijakan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berisi tentang:

A. Jenis Biaya Pendidikan

B. Madrasah Penerima BOS

C. Program BOS dan Program Wajar Dikdas 9 Tahun Yang Bermutu

D. Kriteria Siswa Miskin Yang Dibebaskan Dari Biaya Pendidikan

E. Program BOS dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

F. Tanggung Jawab Peserta Didik, Orang Tua, dan/atau Wali Peserta Didik

Kebijakan Mengenai BOS ini memang sejalan dengan tujuan pendidikan, akan tetapi mengakibatkan disfungsi orang tua. Hal ini dikarenakan orang tua menjadi cenderung lepas tangan terhadap perkembangan putra putrinya.

Hal ini saya utarakan sesuai dengan pendapat saya yang merasakan dampak dari program bos ini. Selain itu, menjadi tambahan beban bagi guru dalam hal administrasi dan pelaporan.

Selain itu, keterlambatan pencairan dana, menyebabkan guru harus memutar otak untuk mencari dana talang operasional.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah dana dari pemerintah pusat yang didistribusikan melalui pemerintah daerah ke SMP/MTs/yang sederajat melalui rekening sekolah untuk membantu kegiatan operasional sekolah dalam rangka penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. BOS dihitung berdasarkan jumlah siswa, sehingga sekolah yang jumlah siswanya lebih banyak dalam penuntasan Wajib Belajar akan menerima BOS lebih besar. BOS sebagai bagian dari dana penyelenggaraan pendidikan digunakan untuk membantu sekolah dalam hal-hal berikut :

  1. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka Penerimaan Siswa Baru
  2. Pembelian buku teks pelajaran dan buku penunjang untuk dikoleksi di perpustakaan.
  3. Pembelian bahan-bahan habis pakai seperti ATK, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran, dan kebutuhan sehari-hari di sekolah.
  4. Pembiayaan kegiatan kesiswaan
  5. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa.
  6. Pengembangan profesi guru: pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS.
  7. Pembiayaan perawatan sekolah seperti pengecatan, perbaikan atap bocor, dan perawatan lainnya.
  8. Pembiayaan langganan daya dan jasa: listrik, air, telepon
  9. Pembayaran honorarium guru dan tenaga kependidikan honorer sekolah yang tidak dibiayai Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
  10. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa yang tidak mampu.
  11. Khusus untuk pesantren salafiyah dan sekolah keagamaan non Islam, dana BOS dapat digunakan untuk biaya asrama/pondokan dan membeli peralatan ibadah.
  12. Pembiayaan pengelolaan BOS: ATK, penggandaan, surat menyurat dan penyusunan laporan.
  13. Bila seluruh komponen di atas telah terpenuhi dari BOS dan masih terdapat sisa dana maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran dan meubelair sekolah.

Penggunaan dana BOS untuk transportasi dan uang lelah bagi guru PNS diperbolehkan hanya dalam rangka penyelenggaraan suatu kegiatan sekolah selain kewajiban jam mengajar. Besaran/satuan biaya untuk keperluan di atas harus mengikuti batas kewajaran. Ke Mana untuk Bertanya tentang Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun? Pertanyaan lebih mendetail tentang penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun dapat ditujukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penuntasan Wajar 9 Tahun seperti tersebut di atas.

 

MEKANISME PELAKSANAAN

Sejak program BOS dikelola sendiri oleh Kementerian Agama, penempatan anggaran BOS

diletakan pada DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama pada Program Wajar Dikdas 9 tahun

dengan kode mata anggaran Bantuan Sosial.

A. Mekanisme Alokasi Dana BOS

Pengalokasian dana BOS pada madrasah/PPS dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai

berikut:

a. Tim Manajemen BOS Pusat mengumpulkan data jumlah siswa madrasah/PPS pada tiap

kabupaten/kota melalui Tim Manajemen BOS Provinsi;

b. Atas dasar data jumlah siswa madrasah/PPS pada tiap kabupaten/kota tersebut, Tim Manajemen BOS Pusat menetapkan alokasi dana BOS untuk madrasah/PPS pada tiap provinsi yang dituangkan dalam DIPA Kanwil Kementerian Agama;

c. Setelah menerima alokasi dana BOS dari Tim Manajemen BOS Pusat, Tim Manajemen BOS Provinsi dan Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota melakukan verifikasi ulang data jumlah siswa tiap madrasah/PPS sebagai dasar dalam menetapkan alokasi di tiap madrasah/PPS;

d. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota menetapkan madrasah/PPS yang bersedia menerima BOS melalui Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kab/Kota.

SK yang telah ditandatangani dilampiri daftar nama madrasah/pondok pesantren salafiyah dan besar dana bantuan yang diterima (Format BOS-03A dan Format BOS-03B). Madrasah/PPS yang bersedia menerima dana BOS harus menandatangani Surat Perj anjian Pemberian Bantuan (SPPB)sebagaimana pada Format BOS-01;

e. Tim Manajemen BOS Kab/Kota mengirimkan SK Alokasi BOS dan lampirannya tersebut kepada Tim Manajemen BOS Provinsi, tembusan ke madrasah/PPS penerima BOS. Dalam menetapkan alokasi dana BOS tiap madrasah/PPS perlu dipertimbangkan bahwa dalam satu tahun anggaran terdapat dua periode tahun pelajaran yang berbeda, sehingga perlu acuan sebagai berikut:

 Alokasi dana BOS untuk periode Januari-Juni 2011 didasarkan pada jumlah siswa semester kedua tahun pelajaran 2010/2011.

 Alokasi dana BOS untuk periode Juli-Desember 2011 didasarkan pada data jumlah siswa semester pertama tahun pelajaran 2011/2012. Oleh karena itu, setiap madrasah/PPS diminta agar mengirimkan data jumlah siswa ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota, segera setelah masa pendaftaran siswa baru tahun 2011 selesai.

B. Penyaluran dan Pengambilan Dana BOS

1. Mekanisme Penyaluran Dana

Syarat penyaluran dana BOS untuk madrasah dan PPS adalah:

a. Bagi madrasah/PPS yang belum memiliki rekening rutin, harus membuka nomor rekening atas nama madrasah/PPS (tidak boleh atas nama pribadi).

b. Madrasah/PPS mengirimkan nomor rekening tersebut kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota (Format BOS-04).

c. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan mengkompilasi nomor rekening madrasah/PPS dan selanjutnya dikirim kepada Tim Manajemen BOS Provinsi (Format BOS-05A), disertakan pula daftar madrasah/PPS yang menolak BOS (Format

BOS-05B).

Penyaluran dana BOS:

a. Penyaluran dana BOS untuk periode Januari-Desember 2011 dilakukan secara bertahap dengan ketentuan:

1) Dana BOS disalurkan setiap periode tiga bulan.

2) Dana BOS diharapkan dapat disalurkan di bulan pertama dari setiap periode tiga bulan, kecuali periode Januari-Maret paling lambat bulan Februari 2011.

3) Khusus penyaluran dana BOS periode Juli-September, apabila data jumlah siswa tiap madrasah/PPS pada tahun ajaran baru diperkirakan terlambat, disarankan agar jumlah dana BOS periode ini didasarkan pada data periode April Juni.

Selanjutnya apabila jumlah dana yang disalurkan tersebut lebih sedikit dari yang

seharusnya, maka kekurangan dana BOS pada periode Juli-September tersebut

dapat ditambahkan pada penyaluran periode Oktober-Desember, sehingga total

dana periode Juli-Desember sesuai dengan yang semestinya diterima oleh

madrasah/PPS.

b. Penyaluran dana dilaksanakan oleh Tim Manajemen BOS Provinsi dengan tahap-tahap

sebagai berikut:

1) Tim Manajemen BOS Provinsi mengajukan Surat Permohonan Pembayaran

Langsung (SPP-LS) dana BOS sesuai dengan kebutuhan yang disertakan lampiran

nomor rekening masing-masing madrasah/PPS penerima BOS;

2) Unit terkait di Kanwil Kementerian Agama Provinsi melakukan verifikasi atas SPPLS dimaksud, kemudian menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPMLS);

3) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi selanjutnya mengirimkan SPM-LS dimaksud kepada KPPN Provinsi;

4) KPPN Provinsi melakukan verifikasi terhadap SPM-LS untuk selanjutnya

menerbitkan SP2D yang dibebankan kepada rekening Kas Negara;

5) KPPN mencairkan dana BOS langsung ke rekening masing-masing madrasah/PPS penerima BOS;

6) Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota dan madrasah/PPS harus mengecek

kesesuaian dana yang disalurkan dengan alokasi BOS yang ditetapkan oleh Tim

Manajemen BOS Kabupaten/Kota. Jika terdapat perbedaan dalam jumlah dana

yang diterima, maka perbedaan tersebut harus segera dilaporkan kepada Tim

Manajemen BOS Provinsi untuk diselesaikan lebih lanjut;

7) Jika dana BOS yang diterima oleh madrasah/PPS lebih besar dari jumlah yang

seharusnya, misalnya akibat kesalahan data jumlah siswa, maka madrasah/PPS

harus segera mengembalikan kelebihan dana BOS tersebut ke Kas Negara;

8) Jika terdapat siswa pindah/mutasi ke madrasah/PPS lain setelah semester

berjalan, maka dana BOS siswa tersebut dalam semester yang berjalan menjadi

hak madrasah/PPS lama.

2. Mekanisme Pengambilan Dana BOS pada Madrasah Swasta/PPS

a. Pengambilan dana BOS dilakukan oleh Kepala Madrasah/PPS (atau bendahara BOS madrasah/PPS) dengan diketahui oleh Ketua Komite Madrasah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan (Format BOS-3) dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku. Saldo minimum ini bukan termasuk pemotongan. Pengambilan dana tidak diharuskan melalui sejenis rekomendasi/persetujuan dari pihak manapun, sehingga menghambat pengambilan dana dan jalannya kegiatan operasional madrasah/PPS;

b. Dana BOS harus diterima secara utuh sesuai dengan SK Alokasi yang dibuat oleh Tim Manajemen BOS Kab/Kota, dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan

biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun;

c. Penyaluran dana BOS yang dilakukan secara bertahap (tiga bulanan), bukan berarti

harus dihabiskan dalam periode tersebut. Besar penggunaan dana BOS tiap bulan

disesuaikan dengan kebutuhan madrasah/PPS sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) atau RAPBM;

d. Bilamana terdapat sisa dana di madrasah/PPS pada akhir tahun pelajaran atau tahun anggaran, maka dana tersebut tetap milik kas madrasah/PPS (tidak disetor ke kas negara) dan harus digunakan untuk kepentingan madrasah/PPS;

e. Bunga Bank/Jasa Giro akibat adanya dana di rekening madrasah/PPS menjadi milik madrasah/PPS untuk digunakan bagi kepentingan madrasah

Penggunaan Dana BOS

Penggunaan dana BOS di madrasah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Kepala Madrasah/Dewan Guru dan Komite Madrasah, yang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RAKM/RAPBM, di samping dana yang diperoleh dari Pemda atau sumber lain yang sah. Khusus untuk Pesantren Salafiyah, penggunaan dana

BOS didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Penanggungjawab Program dengan Pengasuh Pondok Pesantren dan disetujui oleh Kasi PK. Pontren (Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren) Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Dana BOS dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1) Pembelian buku teks pelajaran untuk dikoleksi di perpustakaan. Untuk pembelian buku teks pelajaran ini dapat dilihat ketentuannya dalam bab VI;

2) Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru dan pendaftaran ulang siswa lama, yaitu biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut (misalnya untuk fotocopy, konsumsi panitia, dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru, dan lain sebagainya yang relevan);

3) Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, Pemantapan persiapan ujian, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, pembinaan keagamaan, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan sejenisnya (misalnya untuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran, penggandaan materi, pengeluaran alat tulis, biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba, fotocopy, membeli alat olah raga, alat kesenian, dan biaya pendaftaran mengikuti lomba);

4) Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian madrasah, dan laporan hasil belajar siswa (misalnya untuk fotocopy, honor koreksi ujian dan honor guru dalam rangka penyusunan raport siswa);

5) Pembelian bahan-bahan habis pakai: buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, makanan dan minuman ringan untuk kebutuhan sehari-hari di madrasah/PPS, serta pengadaan suku cadang alat kantor;

6) Pembiayaan langganan daya dan jasa, yaitu listrik, air, telepon, internet, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar madrasah/PPS. Khusus di madrasah/PPS yang tidak ada jaringan listrik dan madrasah tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar di madrasah/PPS, maka diperkenankan untuk membeli genset;

7) Pembiayaan perawatan madrasah/PPS, yaitu pengecatan, perbaikan atap bocor,

perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebeler, perbaikan sanitasi madrasah/PPS,

perbaikan lantai ubin/keramik, dan perawatan fasilitas madrasah/PPS lainnya;

8) Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan dan tenaga kependidikan honorer, misalnya petugas laboratorium, petugas perpustakaan, tenaga administras. Khusus untuk MI/PPS Ula dan Wustha, diperbolehkan untuk membayar honor tenaga yang membantu administrasi BOS;

9) Pengembangan profesi guru, seperti pelatihan, KKG/MGMP dan KKKM/MKKM. Misalnya untuk pembayaran honorarium narasumber, penulis naskah materi paparan, pengadaan alat tulis, penggandaan materi, transport dan konsumsi;

10) Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke madrasah/PPS. Jika dinilai lebih ekonomis, dapat juga digunakan untuk membeli alat transportasi sederhana yang akan menjadi barang inventaris madrasah (misalnya sepeda, perahu penyeberangan, dll);

11) Pembiayaan pengelolaan BOS: alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD, dan flash disk), penggandaan, surat menyurat, insentif bagi Kepala Madrasah/Penanggung jawab PPS dan bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/PT Pos;

12) Pembelian komputer (desktop/work station) dan printer untuk kegiatan belajar siswa, masing-masing maksimum 1 unit dalam satu tahun anggaran;

13) Khusus untuk pesantren salafiyah, dana BOS dapat digunakan untuk biaya asrama/ pondokan dan membeli peralatan ibadah.

14) Bila seluruh komponen 1 s/d 12 di atas telah terpenuhi pendanaannya dari dana BOS dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik, peralatan UKS, dan mebeulair madrasah/PPS.Dalam hal penggunaan dana BOS di madrasah/PPS, harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Prioritas utama penggunaan dana BOS adalah untuk kegiatan operasional madrasah/PPS;

2. Bagi madrasah yang telah menerima DAK, tidak diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama;

3. Pembelian barang/jasa per belanja tidak melebihi Rp. 10 juta

4. Penggunaan dana BOS untuk transportasi dan uang lelah bagi guru PNS diperbolehkan hanya dalam rangka penyelenggaraan suatu kegiatan madrasah di luar kewajiban jam mengajar. Besaran/satuan biaya untuk transportasi dan uang lelah guru PNS yang bertugas di luar jam mengajar tersebut, harus mengikuti Standar Biaya Umum (SBU) yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

D. Larangan Penggunaan Dana BOS

1. Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan;

2. Dipinjamkan kepada pihak lain;

3. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas madrasah dan memerlukan biaya besar,

misalnya studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya;

4. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;

5. Membeli pakaian/seragam bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris madrasah);

6. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;

7. Membangun gedung/ruangan baru;

8. Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;

9. Menanamkan saham;

10. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar, misalnya guru kontrak/guru bantu;

11. Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasional madrasah, misalnya iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan;

12. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar Kementerian

Agama.

Mekanisme Pembelian Barang/Jasa di Madrasah/PPS

Dalam rangka pembelian barang/jasa, Tim Madrasah/PPS harus menggunakan prinsip-prinsip

sebagai berikut:

1. Tim Madrasah/PPS harus menggunakan prinsip keterbukaan dan ekonomis dalam menentukan barang dan tempat pembelian barang yang akan dibeli

2. Jika barang/jasa yang dibeli senilai lebih dari Rp. 5 juta, maka madrasah/PPS harus melakukan perbandingan harga di 2 atau lebih toko/penyedia jasa (Format BOS-14). Dalam kasus di mana dalam radius 10 km dari madrasah/PPS tidak ada pembanding atau memerlukan biaya besar/waktu yang lama untuk mencari pembanding, maka proses pembandingan tidak harus dilakukan dengan memberikan penjelasan/uraian mengenai alasan tersebut.

3. Proses pembelian barang/jasa harus diketahi oleh Komite Madrasah.

F. Pembatalan BOS

Apabila madrasah/PPS penerima BOS mengalami perubahan sehingga tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai penerima BOS atau tutup/bubar, maka bantuan dibatalkan dan dana BOS harus disetorkan kembali ke Kas Negara. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota bertanggungjawab dan berwenang untuk membatalkan madrasah/PPS penerima BOS.

Rekomendasi kebijakan

Keberhasilan dari program BOS ini ditentukan oleh banyak faktor. Akan tetapi, di lapangan, hal yang paling menghambat adalah tidak pahamnya orang tua terhadap maksud dari program BOS ini sehingga membuat orang tua cenderung tidak memperhatikan terhadap perkembangan anak. Selain itu, pemahaman guru dalam hal administrasi juga masih banyak kekeliruan. Oleh karena itu, perlu sosialisasi yang lebih baik, terutama kepada anak-anak tamatan SD, yang enggan melanjutkan ke jenjang SMP karena takut masalah pembiayaan. Selain itu, keterlambatan pencairan dana, menyebabkan guru harus memutar otak untuk mencari dana talang operasional.oleh karena itu, ketepatan jadwal pencairan harus benar-benar diperhatikan.

Ketegasan dari pihak komite sekolah dalam penggunaan dana BOS harus dipertanyakan. Apakah mereka benar-benar mengerti dan paham?atau hanya mendapat uang tutup mulut?

 

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s